LONDON
(1/12) – Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan International
Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2018 - 2019 dalam sidang
IMO Assembly hari ini (1/12) di London, Inggris. Terpilihnya Indonesia
sebagai anggota Dewan IMO yang berisikan 40 negara dengan 3 kategori
dari total 172 negara anggota IMO menunjukan pengakuan dunia atas
eksistensi Indonesia di kancah Internasional.
Demikian yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pagi ini (2/12) di Sabang, Aceh.
Pada
kesempatan tersebut, Menhub Budi mengucapkan selamat kepada Delegasi
Indonesia atas upaya serta pendekatan diplomatisnya sehingga Indonesia
terpilih sebagai anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2018 – 2019.
“Alhamdulillah,
hari ini saya mendapatkan laporan dari London bahwa Indonesia terpilih
kembali sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018 – 2019. Dengan
menjadi anggota Dewan IMO Kategori C, kita manfaatkan kesempatan
tersebut untuk meningkatkan kualitas dunia maritim Indonesia menjadi
yang terdepan agar dapat memberikan kemaslahatan masyarakat banyak,"
ujar Budi Karya.
Menurut
Menhub, menjadi anggota Dewan IMO Kategori C memberikan kesempatan bagi
Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO
yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman.
Menhub
Budi juga memberikan apresiasi kepada para stakeholder serta masyarakat
pengguna jasa transportasi laut yang telah memberikan dukungannya
selama ini.
Sementara
itu dilaporkan langsung dari Kantor Pusat IMO di London, Sekretaris
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Rudiana mengatakan bahwa
sebanyak 132 negara memberikan suaranya untuk Indonesia dalam pemilihan
anggota Dewan IMO dengan sistem voting (pemungutan suara).
"Indonesia
kembali menjadi anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018 – 2019 dengan
mendapatkan 132 suara dan menduduki peringkat ke-8 dari 24 Negara
anggota IMO yang mencalonkan di Dewan IMO Kategori C," ujar Capt.
Rudiana.
Dewan
IMO kategori C merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai
kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian
perwakilan yang adil secara geografis.
Dalam
pemilihan ini, terdapat 172 negara pemilih yang memiliki 159 suara sah
dan 1 suara dinyatakan tidak sah. Di Kategori C, Singapura menjadi
negara yang menduduki peringkat pertama dengan perolehan jumlah suara
sebanyak 142 suara,” ujar Rudiana.
Adapun
peringkat kedua diraih oleh Turki (138), diikuti oleh Cyprus (136),
Malta (136), Moroko (134), Mesir (133), Meksiko (133), Indonesia (132),
Malaysia (131),Peru (129), Belgia (128), Chile (126), Philipina (124),
Denmark (123), Afrika Selatan (121), Jamaika (120), Kenya (120),
Thailand (120), Liberia (116), Bahama (110).
“Ada
empat negara lainnya yang tidak masuk keanggotaan dewan IMO kategori C,
yaitu: Arab Saudi (105), Antigua Barbuda (103), Nigeria (98) dan
Algeria (94),” lanjut Capt. Rudiana.
Dengan
demikian, menjadi anggota Dewan IMO Kategori C, merupakan upaya dan
menjadi salah satu pencapaian Indonesia dalam mengembalikan kejayaan
maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sedangkan untuk anggota Dewan IMO kategori A dan B, telah pula diumumkan yang hasil lengkapnya adalah sebagai berikut:
Kategori
“A” terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga
internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional
terbesar, yaitu China, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Panama,
Republic of Korea, Russian Federation, Inggris dan Amerika Serikat.
Kategori
“B” terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam
“International Seaborne Trade”, yaitu Australia, Brazil, Canada,
Perancis, Jerman, India, Belanda, Spanyol, Swedia dan Uni Emirate Arab.
Adapun Argentina dan Bangladesh yang sebelumnya mencalonkan diri di
Kategori B tidak terpilih karena jumlah suara pemilihnya berada diurutan
terakhir.
Delegasi
Indonesia pada Sidang IMO Assembly ke-30 dipimpin oleh Menteri
Perhubungan dengan Alternate HoD Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh RI, Rizal Sukma dengan anggota delegasi terdiri dari perwakilan
Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, KBRI London, instansi
pemerintah terkait, BUMN serta asosiasi terkait lainnya.
No comments:
Post a Comment